beritaterkini - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) termasuk yang menolak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Bukan soal identitas, tapi LGBT sudah masuk ke ruang publik menjadi komunitas dan gerakan.
"Gerakan-gerakan, jangan kampanye nggak-nggak aja. Kalau kamu memang punya pikiran seperti itu ya silakan, toh wilayah pribadi anda. Kalau anda masuk ke wilayah publik kita ada peraturan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Ahok mengatakan saat ini yang terpenting adalah meluruskan orang dengan kecenderungan LGBT Bukan saja menyalahi norma, tapi juga tidak dimungkinkan LGBT menjadi identitas yang diakui. Terlebih jika bicara HIV/AIDS.
"Secara Undang-undang, kita tidak mungkin izinkan ada pernikahan sesama jenis. Itu aja," ujar Ahok.
"Patokan saya adalah menjalankan konstitusi. Sama seperti Kaljodo, saya lagi tertibkan karena menjalankan amanat undang-undang, kontitusi. Itu saja," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, LGBT mencuat dan ditolak rama-ramai setelah diketahui adanya kegiatan komunitas LGBT di salah satu kampus beberapa waktu lalu.
Keberadaan LGBT sebagai komunitas yang dikampanyekan, ternyata karena didukung dana yang tak sedikit dari UNDP, Rp 108 miliar. Soal dana ini, Wapres Jusuf Kalla sudah mengatakan agar disetop, dan UNDP merespon sedang mengevaluasi hal tersebut.
"Gerakan-gerakan, jangan kampanye nggak-nggak aja. Kalau kamu memang punya pikiran seperti itu ya silakan, toh wilayah pribadi anda. Kalau anda masuk ke wilayah publik kita ada peraturan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Ahok mengatakan saat ini yang terpenting adalah meluruskan orang dengan kecenderungan LGBT Bukan saja menyalahi norma, tapi juga tidak dimungkinkan LGBT menjadi identitas yang diakui. Terlebih jika bicara HIV/AIDS.
"Secara Undang-undang, kita tidak mungkin izinkan ada pernikahan sesama jenis. Itu aja," ujar Ahok.
"Patokan saya adalah menjalankan konstitusi. Sama seperti Kaljodo, saya lagi tertibkan karena menjalankan amanat undang-undang, kontitusi. Itu saja," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, LGBT mencuat dan ditolak rama-ramai setelah diketahui adanya kegiatan komunitas LGBT di salah satu kampus beberapa waktu lalu.
Keberadaan LGBT sebagai komunitas yang dikampanyekan, ternyata karena didukung dana yang tak sedikit dari UNDP, Rp 108 miliar. Soal dana ini, Wapres Jusuf Kalla sudah mengatakan agar disetop, dan UNDP merespon sedang mengevaluasi hal tersebut.
0 comments:
Post a Comment